MEDIONET, BOLSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupatem Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Rabu (8/5/2024) menggelar paripurna tahap II penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 dan dilanjutkan paripurna pembicaraan tingkat II atas penetapan Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
Sidang paripurna tersebut dilaksanakan di gedung DPRD kawasan perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki dan dipimpin langsung Ketua DPRD Ir. Ariffin Olii didampingi Wakil Ketua I Salman Mokoagow dan dihadiri Bupati Hi. Iskandar Kamaru SP,t. MSi, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Sekda Marzanzius Arvan Ohy, Para Asisten, Staf Ahli, Staf Khusus Bupati, Anggota DPRD, Camat, Sangadi serta ASN di lingkungan Pemkab Bolsel.
Bupati Bolsel penyampaiannya mengatakan, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan hasil koordinasi, kerjasama dan partisipasi semua stake holders pembangunan mulai dari pemerintah daerah, DPRD, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya masing-masing.
Related Posts
“Pencapaian kinerja program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun 2023 ini merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran eksekutif bersama DPRD,” kata Bupati.
Dikatakannya, bahwa Pansus DPRD telah bekerja intens dan maksimal dalam mengevaluasi LKPJ 2023. Pemda memberikan penghargaan kepada para pihak yang selalu berinteraksi demi kepentingan pembangunan.
“Apresiasi kepada DPRD terutama Pansus yang sudah bekerja intens mengevaluasi LKPJ ini. Apa yang menjadi catatan dari tiap-tiap fraksi kami akan tindaklanjuti untuk dijadikan bahan masukan demi perbaikan ke depan,” kata Bupati.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Iskandar juga kembali meluruskan berita yang beredar di media sosial tentang stunting, di mana ditegaskan bahwa berdasarkan data ePPGBM terkini bulan Maret 2024 jumlah balita stunting ada 145 anak dan prevalensi stunting di angka 2,68%. “Jadi untuk Januari 2023, stunting Bolsel masih berada di angka 241. Kemudian data terakhir Maret 2024 tinggal 145 anak stunting. Ini merupakan perkembangan signifikan,” ungkapnya.
Untuk diketahui, sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD tersebut, seluruh fraksi yang ada menyatakan menerima LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bolsel tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan. Demikian pula dengan Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak disetujui DPRD Bolsel untuk ditetapkan sebagai Perda. (Advetorial)
