Pemkab Bolsel Kembali Pertahankan Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun
MEDIONET, BOLSEL – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), H. Iskandar Kamaru, Jumat (29/5/2026) menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun Anggaran 2025, di kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulut, Manado.
Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo, mengumumkan bahwa dari total entitas yang diperiksa, sebanyak 13 daerah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sementara masih satu daerah belum mencapai predikat tersebut.
Meskipun mayoritas daerah berhasil meraih opini WTP, Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut memaparkan, sejumlah temuan yang perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah se-Sulawesi Utara.
Diungkapkannya, kekurangan volume pekerjaan ditemukan pada 697 paket pekerjaan dengan nilai mencapai Rp13,80 Miliar yang tersebar di 14 entitas. Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran pengembalian sebesar Rp3,32 miliar.
“Begitu juga dengan kelebihan pembayaran belanja pegawai, terjadi kepada 716 pegawai dengan total Rp3,83 miliar pada 13 entitas. Dari jumlah tersebut, telah disetorkan kembali sebesar Rp464,99 juta,” ungkapnya.
Lanjutnya, untuk pengelolaan PAD belum optimal, sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp2,10 miliar pada 14 entitas. Pemerintah Daerah telah melakukan penyetoran sebesar Rp94,19 juta.
“Untuk kelebihan pembayaran perjalanan dinas, terjadi kepada 1.062 pegawai sebesar Rp1,56 niliar pada 10 entitas. Pemerintah Daerah telah melakukan penyetoran pengembalian sebesar Rp699,26 juta,” tambahnya.
Menyikapi hasil tersebut, Bombit Agus Mulyo memberikan pesan tegas terkait esensi dari pengelolaan keuangan negara.
Related Posts
”Kita harus bisa mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yaitu dengan mengelola dan menggunakan setiap satu rupiah uang negara untuk mensejahterakan rakyat. Kami berharap pada tahun ini, Pemda dapat terus meningkatkan capaian indikator kesejahteraan rakyat. Perolehan opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat belum tercapai,” tegas Kepala BPK-RI Sulut.
Sementara itu, Bupati Bolsel yang didapuk untuk mewakili seluruh Kepala Daerah se-Sulut, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya. Ia menekankan bahwa raihan opini WTP adalah sebuah kebanggaan, namun juga menjadi pengingat untuk terus berbenah.
”Ini merupakan hal yang perlu kita banggakan dan syukuri. WTP bukanlah titik di mana kita berhenti untuk tetap berkembang, tapi sebagai evaluasi bahwa kita akan berusaha lebih baik ke depannya,” jelas Bupati Bolsel.
Di hadapan jajaran BPK-RI, Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus permohonan maaf apabila selama proses audit dan kunjungan BPK ke daerah-daerah, terdapat kekurangan dalam penyambutan maupun penyajian data.
Ia juga memberikan penekanan khusus pada pencapaian gemilang Kabupaten Bolsel.
”13 daerah yang berhasil mencapai WTP, khususnya Bolaang Mongondow Selatan sendiri yang mencapai WTP untuk ke-12 kalinya berturut-turut, merupakan hal yang patut kita syukuri dan banggakan,” ungkapnya.
Ditambahkannya, dengan raihan opini WTP ini, Pemkab Bolsel berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
Diketahui, turut hadir dalam acara penyerahan LHP LKPD ini diantaranya, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sulut, para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sulut, para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sulut, para Inspektur dan Kepala BPKPD Kabupaten/Kota se-Sulut, serta para tamu undangan lainnya. (Infotorial)
