MEDIONET, BOLSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Rabu (17/5/2023) menggelar rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahap II Kepala Daerah Tahun Anggaran (TA) 2022.
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bolsel Ir. Arifin Olii yang didampingi Wakil Ketua Salman Mokoagow dan Wakil Ketua Hartina Badu, berlangsung di ruang sidang Paripurna DPRD, Kawasan Perkantoran Panango, Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki.
Wakil Bupati (Wabup) Bolsel, Deddy Abdul Hamid, dalam sambutannya menyampaikan, agenda ini merupakan amanat pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) Nomor 13 Tahun 2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Sehingga kata Wabup, hubungan kemitraan dan fungsi check and balances antara eksekutif dan legislatif dapat terlihat dari pasal tersebut. Sebab, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, juga ditegaskan bahwa, DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra dengan fungsi berbeda.
“Keberhasilan pemerintah merupakan capaian bersama, kekurangan juga merupakan tanggungjawab legislatif dan eksekutif untuk merumuskan hasil yang lebih baik lagi. Semoga kemitraan yang harmonis ini akan terus terjalin dengan baik,” kata Wabup.
Related Posts
Wabup juga memberikan apresiasi kepada Panitia Khusus (Pansus), bersama para pimpinan dan anggota DPRD lainnya, yang sudah bekerja intens dan maksimal dalam mengevaluasi LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022.
“Atas nama pemerintah daerah, saya ucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang selalu berinteraksi demi kepentingan daerah. Apapun bentuk dukungan yang disampaikan, merupakan upaya konstruktif dan positif untuk membangun daerah,” ucap Wabup.
Sementara itu, tim Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Fadli Tuliabu menyampaikan, sejumlah catatan yang dapat ditindaklanjuti oleh eksekutif, agar lebih maksimal lagi dalam pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan daerah.
“Terkait program yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan dan kelautan, kedepannya harus lebih dioptimalkan lagi. Demikian pula soal program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia, agar dapat dimaksimalkan lewat program stimulus dari pemerintah,” pinta Fadli.
Diketahui, penyampaian tanggapan Fraksi, ketiga Fraksi yakni Trisaksi (PDI Perjuangan – PAN) Fraksi Restorasi Persatuan Kebangkitan (NasDem – Perindo dan PKB) serta Fraksi Gerakan Golkar (Golkar–Gerindra) menyatakan menerima LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022.
Paripurna ini dihadiri Wabup Deddy Abdul Hamid, para anggota DPRD, Sekda Marzanzius Arvan Ohy, para asisten, jajaran Staf Ahli dan Staf Khusus Bupati, pimpinan OPD, Sangadi, Ormas, LSM, ASN serta tamu undangan lainnya. (Advertorial)
