MEDIONET, BOLSEL – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Kamis (17/9/2026) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah instansi terkait, guna membahas persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
RDP yang berlangsung di ruang pembahasan DPRD tersebut, membahas dua agenda utama, yakni ketidaksesuaian data desil dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta mekanisme pengklaiman biaya perawatan bagi pasien korban kecelakaan lalu lintas melalui Jasa Raharja dan BPJS.
Agenda pertama mempertemukan Komisi III DPRD Bolsel dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bolsel. Pembahasan diarahkan pada persoalan data desil yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan. Data tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penentuan sasaran berbagai program perlindungan sosial dan kebijakan pemerintah.
Dalam RDP tersebut, Komisi III menyoroti pentingnya memastikan data yang digunakan pemerintah memiliki tingkat akurasi dan validitas yang memadai. Ketepatan data diperlukan agar masyarakat yang memenuhi kriteria dapat teridentifikasi sesuai kondisi sebenarnya.
Ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan, berpotensi menimbulkan persoalan dalam penetapan sasaran program. Karena itu, pembaruan dan verifikasi data menjadi bagian penting yang perlu dilakukan secara berkala.
Komisi III juga mendorong adanya koordinasi lebih intensif antara BPS, Dinas Sosial, pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam proses pemutakhiran data. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkecil perbedaan antara kondisi masyarakat yang tercatat dalam sistem dengan keadaan sosial ekonomi yang sebenarnya.
Usai membahas persoalan data desil, RDP dilanjutkan dengan agenda kedua yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pasien korban kecelakaan lalu lintas.
Related Posts
Dalam agenda ini, Komisi III DPRD Bolsel menghadirkan sejumlah pihak terkait, yakni Satuan Lalu Lintas Polres Bolsel, BPJS, Jasa Raharja, RSUD Bolsel dan Dinas Kesehatan.
Pembahasan difokuskan pada mekanisme penjaminan dan pengklaiman biaya perawatan pasien korban kecelakaan lalu lintas.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena masyarakat membutuhkan kepastian mengenai pihak yang memberikan jaminan pembiayaan ketika korban kecelakaan harus mendapatkan pelayanan medis.
Dalam forum tersebut, Komisi III meminta pihak-pihak terkait memberikan penjelasan yang mudah dipahami masyarakat mengenai mekanisme penjaminan, persyaratan administrasi serta tahapan pengajuan klaim.
Kejelasan informasi dinilai penting agar keluarga pasien tidak mengalami kebingungan ketika harus mengurus administrasi setelah terjadi kecelakaan.
Selain itu, koordinasi antara kepolisian, Jasa Raharja, BPJS, rumah sakit dan Dinas Kesehatan juga menjadi salah satu poin yang dibahas dalam RDP.
Masing-masing instansi memiliki peran dalam proses pelayanan dan administrasi penanganan korban kecelakaan. Untuk itu, komunikasi antar instansi diperlukan agar proses pelayanan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Komisi III juga mendorong agar persoalan yang muncul dalam proses pengajuan maupun penyelesaian klaim dapat ditangani melalui mekanisme koordinasi yang jelas.
Dua agenda yang dibahas dalam RDP tersebut memiliki keterkaitan dengan pelayanan publik, terutama dalam hal ketepatan sasaran program sosial dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Untuk persoalan data desil, tindak lanjut yang didorong berkaitan dengan verifikasi, validasi dan pemutakhiran data secara berkala. Sementara pada persoalan pasien korban lakalantas, perhatian diarahkan pada kejelasan mekanisme penjaminan dan koordinasi antarinstansi.
Komisi III DPRD Bolsel berharap hasil pembahasan dalam RDP tidak berhenti pada forum rapat, tetapi dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing.
Dengan adanya koordinasi dan tindak lanjut tersebut, persoalan data sosial ekonomi maupun administrasi penjaminan pasien korban kecelakaan lalu lintas diharapkan dapat ditangani secara lebih terstruktur.
RDP ini sekaligus menjadi bagian dari fungsi DPRD dalam menyerap persoalan masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Bolsel. (Infotorial)
