Pemkab Bolsel Hadiri HLM TP2DD di Manado
Bangun Fondasi Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi Digitalisasi Pendapatan PAD
MEDIONET, MANADO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Selasa (20/10/2026) menunjukkan komitmen dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah. Bupati Bolsel yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, H. M. Ichsan Utiah, hadir langsung mengikuti kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Hotel The Sentra, Manado.
Pertemuan strategis ini bertujuan membangun fondasi fiskal daerah yang kuat melalui optimalisasi digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran Bank Indonesia, unsur Forkopimda Sulawesi Utara (Sulut), para Bupati/Wali Kota, Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda atau perwakilan, serta para tamu undangan penting lainnya.
Kegiatan HLM ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Victor Mailangkay. Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan dan penguatan kapasitas fiskal memberikan banyak manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan, di antaranya, mempermudah pembayaran pajak dan retribusi bagi masyarakat, memastikan setiap penerimaan tercatat dengan baik dan dapat ditelusuri (traceable), mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, dan memperluas ruang fiskal guna mendukung peningkatan pelayanan publik.
Sulut sendiri mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih peringkat ke-3 tingkat nasional dalam Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 2025.
“Selain itu, seluruh kabupaten/kota di wilayah ini berhasil masuk dalam kategori digital belanja daerah yang didukung oleh sistem Cash Management System dan Surat Perintah Pencairan Dana Online,” jelas Wagub.
Related Posts
Lanjutnya, meski mencatat prestasi membanggakan, pertemuan ini turut memetakan sejumlah tantangan yang masih dihadapi di lapangan, seperti jaringan telekomunikasi yang belum merata di sejumlah wilayah, tingkat literasi digital ASN dan masyarakat yang masih perlu diperkuat, kebutuhan integrasi sistem antara pemerintah daerah dan pihak perbankan agar layanan lebih mudah, aman, dan selalu tersedia.
“Sebagai solusi, forum menetapkan sejumlah prioritas strategis, meliputi perluasan kanal pembayaran pajak dan retribusi, optimalisasi pemanfaatan layanan, pencocokan data tagihan secara berkala, serta integrasi layanan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” terangnya.
Kerja sama layanan pembayaran elektronik juga terus diperkuat, mencakup pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen BBNKB, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
Sebagai tindak lanjut dari High Level Meeting ini, disepakati beberapa langkah konkret yang akan segera direalisasikan. Bapenda dan TP2DD menyusun rencana aksi terpadu beserta evaluasi berkala. Bank Indonesia dan perbankan memberikan dukungan teknis serta edukasi berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten/Kota memperluas jangkauan layanan digital kepada masyarakat.
“Setiap poin tindak lanjut wajib memiliki penanggung jawab yang jelas dan jadwal (timeline) pelaksanaan yang terukur,” tambahnya.
Diketahui kegiatan tersebut, diwarnai dengan penyerahan apresiasi oleh Wagub Sulut kepada Duta Retribusi Digital Layanan Kesehatan Sulawesi Utara, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi teknis oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Sulawesi Utara. (eka)
