MEDIONET, MANADO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), terus melakukan penguatan tata kelola pendidikan yang transparan dan berintegritas. Salah satu upaya yang dilakukan melalui pembekalan kepada tenaga pendidik mengenai pengendalian konflik kepentingan sebagai langkah mencegah praktik korupsi di lingkungan sekolah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Bolsel, Lasya Mamonto, juga sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Literasi dan Numerasi melalui Digitalisasi Pembelajaran serta Peningkatan Tata Kelola Sekolah berbasis Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) jenjang SD dan SMP se-Kabupaten Bolsel, mengatakan, pentingnya mengenali, mengungkapkan, memitigasi, serta menjaga integritas dalam setiap proses pengambilan keputusan di lingkungan sekolah.
Birokrat senior ini, membawakan materi bertajuk “Pengendalian Konflik Kepentingan pada Satuan Dinas Pendidikan”. Kegiatan strategis ini diikuti oleh ratusan tenaga pendidik yang digelar di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Utara, Kota Manado, sejak Rabu (7/10/2026).
Related Posts
Dalam kesempatan tersebut, Lasya hadir dalam kapasitas khususnya sebagai penyuluh Antikorupsi tersertifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI).
Ia menjelaskan, bahwa berbagai area rawan di sektor pendidikan seperti pengadaan barang/jasa, pengelolaan bantuan atau hibah, penyaluran beasiswa, hingga mutasi dan penugasan tenaga kependidikan, membutuhkan pengawasan ketat guna menghindari benturan kepentingan.
”Konflik kepentingan adalah kondisi risiko yang harus dikelola dengan prinsip keterbukaan, tanggung jawab pribadi, dan budaya integritas, agar tidak berkembang menjadi pelanggaran administratif maupun tindak pidana korupsi,” tegas Lasya di hadapan para peserta Bimtek.
Diketahui, pelaksanaan pembekalan integritas ini mendapatkan sambutan hangat dari para guru dan kepala sekolah yang hadir. Gerakan masif pencegahan korupsi di sektor pendidikan ini merupakan wujud nyata penjabaran visi besar kepala daerah. (eka)
