Wabup Bolsel Pimpin Entry Meeting Bersama Tim BPK-RI Perwakilan Sulut

MEDIONET, BOLSEL – Wakil Bupati (Wabup) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid, Senin (06/4/2026) memimpin langsung agenda Entry Meeting bersama Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), berlangsung di ruang rapat kantor bupati, Panango.

Kegiatan ini menandai dimulainya rangkaian audit rinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolsel Tahun Anggaran 2025. Dalam sambutannya, Wabup Bolsel Deddy Abdul Hamid, menyampaikan ucapan selamat datang kembali kepada tim pemeriksa di Bumi Berikhtiar.

“Selamat datang kembali di Kabupaten Bolsel. Kami berharap seluruh rangkaian pemeriksaan ini berjalan lancar hingga selesai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Wabup.

Wabup juga menjelaskan, bahwa sesuai amanat undang-undang, setelah Bupati menyerahkan LKPD kepada BPK-RI Perwakilan Sulut, maka tahapan selanjutnya adalah audit rinci. Ia menegaskan, Pemkab Bolsel telah menyelesaikan seluruh kegiatan APBD 2025 dan siap untuk diperiksa sepenuhnya.

“Meskipun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan, kami sangat mengharapkan masukan dari BPK selama proses perbaikan. Hal ini penting untuk mendukung penguatan tata kelola keuangan Bolsel di masa mendatang,” kata Wabup.

Demi kelancaran audit, Wabup menginstruksikan kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap berada di tempat dan bersikap kooperatif. “Saya minta OPD tidak menunda waktu dalam merespons permintaan data agar proses pemeriksaan berjalan efisien,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Sulut, Erlangga Patikawa, menyampaikan bahwa daerah yang telah menyerahkan LKPD wajib menjalani pemeriksaan lanjutan. Ia menjelaskan audit ini bertujuan untuk memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada daerah.

“Pemeriksaan di Bolsel dijadwalkan berlangsung selama empat minggu dua hari. Kami meminta koordinasi yang intens dalam melaksanakan prosedur pemeriksaan ini,” kata Erlangga.

Ia juga menambahkan, pada minggu ketiga dan keempat, tim akan menyebarkan catatan pemeriksaan untuk mendapatkan tanggapan dari setiap OPD. Terkait kode etik, Erlangga meminta agar seluruh diskusi atau pertemuan antara tim auditor dan pemerintah daerah dilakukan di lingkungan kantor pemerintahan.

Diketahui, untuk agenda pemeriksaan lapangan oleh tim BPK RI direncanakan akan mulai dilaksanakan secara efektif terhitung sejak Selasa (7/4/2026) esok. Acara dilanjutkan dengan penyerahan surat tugas BPK-RI perwakilan Sulut kepada Wakil Bupati. (eka korompot)