Bupati Bolsel Paparkan Strategi Keuangan dan Ekonomi Syariah di Forum HLM BI Sulut

MEDIONET, BOLSEL – Akses keuangan daerah guna mendorong ekonomi syariah berbasis pangan lokal, menjadi sorotan dalam High Level Meeting (HLM) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara, Kota Manado, Senin (23/2/2026).

Dalam forum strategis tersebut, Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru tampil memaparkan langkah konkret Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

Kegiatan yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara ini, dihadiri langsung Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling (YSK), Wakil Gubernur Victor Mailangkay, para kepala daerah, pimpinan instansi vertikal, perbankan, dan pemangku kepentingan terkait.

Bupati Bolsel dalam pemaparannya menjelaskan, bahwa program KDEKS di Bolsel merupakan kolaborasi strategis antara Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan Bank Indonesia untuk mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menjamin ketersediaan pangan bergizi dan halal bagi masyarakat.

Program tersebut difokuskan pada penguatan ekosistem pangan daerah melalui dukungan Program Makan Bergizi Gratis serta percepatan target Wajib Halal Oktober (WHO) Tahun 2026.

“Program KDEKS ini bukan hanya tentang penguatan ekonomi syariah, tetapi juga upaya nyata Pemerintah Daerah dalam menjamin ketersediaan pangan yang aman, sehat, dan halal bagi masyarakat. Kami ingin ekosistem halal di Bolaang Mongondow Selatan tumbuh kuat dari hulu hingga hilir, sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah,” terang Bupati.

Diungkapkannya, bahwa Bolsel telah memiliki infrastruktur pendukung berupa empat Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan 20 Rumah Pemotongan Unggas (RPU). Namun, keterbatasan sumber daya manusia, terutama tenaga Juru Sembelih Halal (Juleha) tersertifikasi yang baru berjumlah empat orang, masih menjadi tantangan utama.

Menjawab kondisi tersebut, Pemkab Bolsel berkomitmen memperluas sertifikasi Juleha melalui kerja sama dengan Kementerian Agama dan mitra strategis lainnya. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat industri halal daerah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi syariah berkelanjutan.

“Tantangan keterbatasan tenaga Juleha menjadi perhatian serius kami. Karena itu, Pemda Bolsel berkomitmen memperluas sertifikasi melalui kolaborasi dengan Kementerian Agama dan mitra strategis, agar kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan lokal semakin meningkat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.

Pada kegiatan tersebut, Bupati juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) optimalisasi PAD antara Pemprov Sulut dengan 15 kabupaten/kota bersama Bank SulutGo, serta MoU dukungan program KDEKS berupa sertifikasi halal RPU di Bolsel.

Di tempat yang sama, Gubernur Sulut, menyampaikan bahwa program pembangunan yang dijalankan Pemprov Sulut berfokus pada prinsip kesetaraan dan pemerataan. Ia mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulut saat ini mencapai sekitar 76,3 persen dengan tren semakin berimbang antar daerah, termasuk Bolsel yang meningkat dari 69 menjadi 70,3 persen.

“Capaian ini menunjukkan progres yang patut kita syukuri dan terus kita dorong. Daerah-daerah yang masih membutuhkan percepatan, seperti Bolsel, akan menjadi prioritas dalam penguatan program-program Pemprov Sulut,” paparnya. (eka korompot)